Pemprov Jabar Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan, Saldo RKUD Capai Rp2,63 Triliun
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 30 Okt 2025
- comment 0 komentar
DANTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan resmi yang dirilis Selasa (28/10/2025), Pemprov Jabar memastikan seluruh kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
Gubernur Jawa Barat menuturkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilakukan langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan, terutama pada kegiatan hot mix dan pengecoran beton di berbagai wilayah.
“Kami terus melakukan pemantauan langsung agar pembangunan di Jawa Barat berjalan sesuai rencana, sekaligus memastikan aliran anggaran masuk dan keluar secara tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pemprov Jabar mencatat bahwa sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berbagai pajak daerah lainnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Barat.
“Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya seluruhnya dikembalikan untuk kepentingan pembangunan,” lanjutnya.
Berdasarkan data terkini, posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat per 28 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp2.634.262.744.326.
Adapun rincian transaksi keuangan per 27 Oktober 2025 adalah:
-
Saldo Penerimaan: Rp39.578.037.191
-
Saldo Pengeluaran: Rp710.032.663.235
-
Saldo Kas Akhir: Rp2.634.262.744.326
Pemprov Jabar menegaskan bahwa laporan seperti ini akan terus diperbarui dan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
“Kami berkomitmen untuk menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran setiap hari agar masyarakat dapat memantau langsung pengelolaan keuangan daerah,” ungkap perwakilan Pemprov Jabar.
Laporan ini ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan. Langkah ini menegaskan keseriusan Pemprov Jabar dalam mewujudkan prinsip good governance menuju provinsi yang semakin juara.*
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar